IndonesianReview.com, Jakarta - Jokowi dikelilingi ‘orang-orang kuat’ yang punya banyak kepentingan politik.  
Baru saja tadi saya telah melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden, Menko Polhukam, Jaksa Agung dan beberapa menteri serta dengan Ketua KPK dan Wakapolri.
Dan saya sampaikan kepada Ketua KPK, Wakapolri, sebagai kepala negara, saya meminta kepada institusi Polri dan KPK, memastikan proses hukum yang ada harus obyektif dan sesuai Peraturan Undang-undang yang ada.
Tadi saya meminta sebagai kepala negara, agar institusi Polri dan KPK tidak terjadi gesekan dalam menjalankan tugas masing-masing.
Dua hal itu tadi yang saya sampaikan. Dan kita berharap semua juga media terutama, menyampaikan hal-hal yang obyektif. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan.
Demikian isi pidato yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di halaman Istana Bogor, Jumat (23/01/2015) siang. Pidato ini disampaikan untuk menyikapi penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto oleh petugas Bareskrim Polri. Saat menyampaikan pidato, Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdjianto, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Plt Kapolri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti, dan Ketua KPK Abraham Samad.
Tak kurang lima menit pidato itu disampaikan Jokowi. Setelah itu, sejumlah karyawan di tetangga kantor saya berteriak,”Huuu…” Saya juga mendapat laporan, banyak masyarakat yang kecewa atas sikap presiden kita ini. Bahkan, seorang karyawan sempat mengajak saya membuat buku berjudul “Mati Kecewa Ala Indonesia”. Barangkali, ini hanya umpatan kekesalan dia saja pada sikap Jokowi.
Tak hanya karyawan dan masyarakat pinggiran, Relawan Salam 2 Jari, salah satu mesin utama Jokowi-JK pada Pilpres 2014, juga merasakan hal sama. Mereka menilai, Jokowi tak tegas menyikapi penangkapan Bambang Widjajanto. "Sikap Presiden Jokowi dalam masalah Polri-KPK mengecewakan," kicau musisi Addie MS lewat akun twitter @addiems.
"Yuk Tagih Janji Kampanye @jokowi_do2 yang akan memilih orang baik dan anti Korupsi" #SaveKPK #KriminalisasiKPK #DukungKPK," demikian Charles Bonar Sirait, Relawan Salam 2 Jari lainnya dalam kicauan di twitternya. Charles yakin, penangkapan BW (Bambang Widjajanto) terkait kasus Komjen Budi Gunawan.
Seperti halnya mereka, praktisi hukum dan pengacara kondang, Todung Mulya Lubis menilai pernyataan Jokowi sangat mengecewakan. "Saya kecewa terhadap pernyataan presiden. Presiden Jokowi seharusnya mengambil tanggung jawab, mengamankan KPK dari semua intervensi campur tangan," kata Todung.
"Pernyataan Jokowi tidak lebih tegas dari seorang Ketua Rukun Tetangga. Kita butuh seorang presiden, bukan petugas partai,” ujar Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah. "Pernyataan Jokowi tidak mencerminkan seorang kepala negara yang berpihak terhadap upaya pemberantasan korupsi."
Pendek kata, masyarakat dari berbagai macam profesi kecewa atas sikap Jokowi. Mereka menganggap sang presiden telah menodai janji sendiri saat kampanye untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.
Sebenarnya, kekecewaan masyarakat mulai muncul saat mereka mengetahui bahwa Kabinet Kerja yang dipimpin Jokowi kebanyakan diisi oleh orang-orang yang punya kaitan dengan PDI Perjuangan, partai politik dan kelompok-kelompok pendukungnya.
Kekecewaan masyarakat semakin  bertambah ketika Jokowi menunjuk HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Meskipun Prasetyo seorang mantan jaksa, namun dia adalah kader Partai NasDem, koalisi pendukung Jokowi.
Seperti tak mendengar kejengkelan publik, Jokowi—entah bergerak sendiri atau digerakkan pihak lain—terus mengambil langkah kontroversi. Tanggal 9 Januari 2015, ia menunjuk Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Penunjukkan ini menimbulkan penolakan dari berbagai kalangan, termasuk dari para pendukungnya. Sebab, Budi adalah salah satu nama yang mendapat “rapor merah” dalam daftar calon menteri Presiden Jokowi yang diserahkan oleh KPK beberapa waktu lalu. Apalagi tercium kabar, penunjukkan Budi sebagai calon Kapolri tak lepas dari peran Megawati Sukarnoputeri, Ketua Umum PDI Perjuangan.
Jokowi memang dikelilingi oleh ‘orang-orang kuat’, seperti Megawati (Ketua Umum PDI Perjuangan), Surya Paloh (Ketua Umum Partai NasDem), atau Jusuf Kalla, yang masih memiliki kekuatan cukup besar di Partai Golkar. Inilah yang dinilai banyak kalangan membuat Jokowi tak dapat bekerja secara leluasa, karena banyak politik kepentingan yang bermain. Jangan-jangan benar apa yang disampaikan Megawati saat menjadi juru kampanye Pilpres 2014 di Stadion Trikoyo, Klaten, Jawa Tengah, 5 April 2014 bahwa Jokowi adalah ‘petugas partai’.
Maka, jangan terlalu heran, kalau hasil survei Pusat Studi Sosial dan Politik (Puspol) Indonesia beberapa hari lalu menyebutkan, sebanyak 74,60% responden merasa tidak puas atas kepemimpinan Jokowi-JK.
Teman-teman saya, yang mengetahui soal ini lalu menelepon saya tadi malam. “Saatnya kita tinggalkan Jokowi, Mas,” kata mereka. Padahal, mereka dulu adalah pendukung fanatik Jokowi dan mencoblos lelaki asal Solo ini menjadi Presiden RI ketujuh. 
- See more at: http://indonesianreview.com/satrio/saatnya-tinggalkan-jokowi#sthash.znC53X2z.dpuf